Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.
Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden. Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.
Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.
Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur. Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya. Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah.., pakai nanya lagi!
Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur kabinet untuk sementara terlupakan.
Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi. Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong kebijakan fundamental dan bahkan radikal.
