Dua mantan PM Pakistan Benazir Butho dan Nawaz Sharif jalin koalisi untuk gulingkan Presiden Pervez Musharraf.
Butho menganggap Musharraf telah melakukan provokasi politik di Pakistan dan menyatakan dirinya akan menghadapi kendala undang-undang bila ia menang dalam pemilu yang akan digelar bulan Januari mendatang.
Menanggapi ajakan Butho untuk menggalang satu kekuatan oposisi melawan Musharraf, Nawaz Sharif menyatakan dirinya setuju dengan usul tersebut. Dalam kontak melalui telepon kepada Reuters, Sharif yang saat ini berada di Saudi Arabia mengatakan, “Kami siap untuk mengesampingkan perbedaan dengan Partai Rakyat pimpinan Butho, untuk menjalin kerja sama mengokohkan demokrasi di Pakistan. ”
Ia menambahkan, “Secara pribadi, saya melihat ide itu adalah bagus untuk mencapai tujuan bersama dan tidak ada masalah di sana. Sedangkan secara politis, kami memang mempunyai perbedaan karena ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Butho telah menyatakan akan berdialog langsung dengan Musharraf, tapi itu belum disampaikan kepada kami.
” Tapi ia kemudian menandaskan pihaknya kini lebih mengutamakan pembicaraan untuk menjalin perjuangan bersama menumbangkan kediktatoran. Kami gembira bisa sama-sama bekerja untuk tujuan itu, ” ujar Sharif.
Butho dan Sharif sebelumnya merupakan rival politik di akhir tahun ’80 dan ’90- an. Keduanya pernah menjabat Perdana Menteri dua periode, secara bergantian, hingga akhirnya Musharraf menggantikan posisi Sharif pada tahun 1999.
Butho berupaya menjalin koalisi oposisi setelah ia meminta Musharraf mengundurkan diri dari pemerintahan Pakistan. Dalam komunikasi melalui telepon, Butho juga menggalang kekuatan dengan musuh politiknya, termasuk Qadhi Ahmad Husein, kepala Jamaah Islamiyah Pakistan dan Amran Khan yang kini menjadi salah satu politisi Pakistan tapi kemudian ditangkap oleh polisi Pakistan. Butho mengatakan, dirinya akan menjalin koalisi dengan para pemimpin oposisi yang lainnya.
Sementara itu, Washington terus mendesak Musharraf untuk mencabut pemberlakuan situasi darurat agar pemilu di bulan Januari bisa berlangsung adil. Jubir Gedung Putih, Dana Perino menyebutkan pemilu bebas dan adil takkan bia terlaksana di bawah pemerintahan darurat. Tapi Musharraf malah mengatakan sebaliknya, pemerintahan darurat itu justru bisa menjamin pemilu yang bebas dan adil. (na-str/iol)
