Inggris Gagal Dapat Dukungan DK PBB untuk Bebaskan Anggota ALnya

Dewan Keamanan PBB, dipelopori Rusia, menolak permintaan Inggris agar Dewan tersebut mengeluarkan pernyataan keras terhadap Iran atas kasus penahanan 15 anggota angkatan laut Inggris.

Setelah melalui negosiasi yang alot, Dewan Keamanan hanya setuju untuk menyampaikan "keprihatian mendalam" atas penahanan tersebut.

Menurut sejumlah sumber diplomat di PBB, beberapa angggota DK PBB termasuk Rusia, China, Indonesia dan Qatar menyatakan bahwa mereka tidak punya cara untuk secara independen memastikan di mana insiden itu terjadi dan apakah untuk itu mereka harus mengecamnya.

Sementara Iran menyatakan bahwa ke-15 anggota AL Inggris itu akan menjalani proses hukum, negara-negara anggota Uni Eropa mengisyaratkan akan mendukung Inggris. Menteri Luar Negeri Perancis, misalnya, hari Kamis (29/3) memanggil duta besar Iran dan meminta agar anggota AL Inggris itu dibebaskan.

Iran menahan 15 anggota AL Inggris karena telah melanggar batas perairan Iran, sementara Inggris membantahnya dan mengatakan bahwa anggota ALnya itu hanya berada di perairan Irak ketika melakukan patroli. Inggris tambah berang, melihat pengakuan salah seorang kru angkatan lautnya, ditayangkan di televisi Iran. Dalam tayangan itu Faye Turney, satu-satunya perempuan dari 15 anggota AL Inggris yang ditahan, mengaku bahwa dia bersama timnya sudah memasuki wilayah perarairan Iran. Selama dalam tahanan, Turney mengaku diperlakukan dengan baik.

Tayangan tersebut membuat Inggris memutuskan untuk membekukan segala bentuk hubungan dengan Iran dan membawa kasus ini ke DK PBB.

Namun, hari Kamis kamarin dalam televisi Iran melaporkan bahwa Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan mendesak Presiden Mahmud Ahmadinejad untuk memberikan akses pada Turki dalam kasus ini dan untuk membebaskan Turney. Menurut laporan televisi itu, Ahmadinejad akan mempertimbangkan permintaan Turki.

Presiden Iran sebelum ini dilaporkan menuding Inggris cenderung berpropaganda dalam kasus ini, ketimbang mencari solusi melalui jalur diplomatik. (ln/aljz)