Eramuslim – Ditengah bayang-bayang ancaman milisi organisasi Negara Islam di wilayah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, masyarakat di Aljazair justru disibukan dengan perbincangan internal setelah Presiden Abdelaziz Bouteflika baru-baru ini memerintahkan amandemen undang-undang pernikahan.
Menanggapi seruan tersebut, aktifis Islam di Aljazair sangat menentang rencana amandemen tersebut yang menyebutnya sebagai upaya illegal, terlebih Islam menjadi agama resmi Aljazair dan pedoman utama konstitusi negara.
Sedangkan disisi lain, kelompok aktifis emansipasi wanita mendukung penuh rencana amandemen Presiden Abdelaziz, dimana kelompok ini menganggap poligami dan wali dalam pernikahan sebagai hambatan bagi kesetaraan gender antara kaum pria dan wanita.
Dalam tuntutannya, aktifis wanita menutut penghapusan wali pernikahan bagi kaum wanita yang telah berusia 18 tahun karena dianggap dewasa.
Perlu diketahui bahwa di Aljazair sendiri sudah ada peraturan yang mewajibkan izin dari istri pertama jika seorang suami ingin melakukan poligami. (Skynewsarabia/Ram)
