Abstain di Sidang PBB Soal Nuklir Iran, DPR Desak Presiden Copot Hasan Wirayudha

Hasil Rapat Pimpinan (rapim) DPR, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirayuda, terkait dengan sikap abstain Indonesia di sidang PBB mengenai program nuklir Iran.

“Presiden minta menegur, tetapi kalau kemudian Hassan Wirayuda tidak bisa memberikan penjelasan mengapa bersikap abstain, presiden perlumencopotnya,” tegas wakil ketua DPR Zaenal Maarif, kepada pers di Jakarta, Rabu (15/2).

Menurut Zainal, keputusan Rapim DPR yang dihadiri oleh Ketua DPR Agung Laksono dan wakil ketua, Soetardjo Soerjoguritno, Muhaimin Iskandar, dan Zaenal Maarif, sangat menyesalkan sikap Menlu mengenai keputusan pemerintah RI yang abstain soal hasil investigasi nuklir Iran.

Padahal sikap presiden Yudhoyono dan juga ketua DPR Agung Laskono mendukung program nuklir Iran buat kedamaian dan kesejahteraan. “Asal bukan untuk perang. Sebab indonesia juga punya potensi di beberapa tempat untuk mengembangkan program nuklir,” katanya.

Zaenal menilai dengan sikap abstain tersebut, jelas sikap itu telah menjatuhkan harkat dan martabat negara-negara berkembang yang mempunyai kemampuan untuk mengembang nuklir buat kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

“Seolah-olah negara berkembang tidak boleh kemudian untuk melakukan uji coba buklir buat bangsanya demi kesejahteraan,” paparnya.

Ia menambahkan, Indonesia punya potensi besar untuk bisa mengembangkan program nuklir buat kesejahteraan masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Iran.

Tetapi jika sikap pemerintah Indonesia seperti itu, jelas sangat berat bisa mengembangkan program nuklir. Dan negara berkembang kedepan masih sulit mengembangkan nuklir karena terus akan diganjal oleh negara negara besar.

Bahkan Indonesia tidak bisa berbuat apa apa soal nuklir kedepannya, meksi SDA cukup memadai. “Indonesia sepanjang jaman akan seperti ini terus dan tidak bisa mengembangkan program nuklir,” tuturnya.

Sampai saat ini Menlu belum memeberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat soal sikap abstain tersebut. Karena itu Menlu untuk diharapkan segera memberikan penjelasannya. (dina)