Wahyu menuturkan pembayaran UPSL tersebut merupakan salah satu dari lima strategi pemulihan keuangan Asabri. Empat strategi lainnya meliputi kajian tata kelola perusahaan, sinergi kluster asuransi sosial BUMN, penyesuaian bunga aktuaria, dan pemulihan aset (asset recovery).
“Jadi, ada lima strategi penyehatan dan khusus bunga aktuaria dan UPSL ini memang seharusnya ada. Jadi, bukan karena kasus hukum yang sedang berada di Asabri,” ucapnya.
Hingga April 2021, perusahaan pengelola dana pensiun TNI/Polri itu membutuhkan membutuhkan dana sebesar Rp13,75 triliun untuk memenuhi Risk Based Capital (RBC) 120 persen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, hingga April 2021 Asabri mencatat solvabilitas minus Rp11,97 triliun.
Sementara itu, ekuitas Asabri minus Rp12 triliun. Kondisi ini disebabkan aset perseroan senilai Rp32,4 triliun, namun liabilitasnya lebih tinggi yakni Rp44,3 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi UPSL. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar soal penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun
“Pemerintah juga melakukan review (kajian) dan penyesuaian atas penggunaan asumsi dan metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan akuntansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun,” jelasnya di hadapan Komite IV dan Tim Anggaran Komite DPD belum lama ini. []
