Eramuslim.com – Kementerian Keuangan mencatat total realisasi utang pemerintah hingga minggu ketiga Februari 2016 mencapai Rp102,2 triliun atau 31,2 persen dari target APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapapi Rp104,4 triliun atau 37,7 persen dari target.
Seperti dikutip dalam keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (12/3/2016), total realisasi tahun 2016 ini berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto di pasar domestik sebesar Rp66,2 triliun dan SBN neto valas sebesar Rp36 triliun.
Adapun realisasi penerbitan SBN neto di pasar domestik sebagian diantaranya juga diserap oleh investor asing sebagaimana terlihat pada peningkatan kepemilikan asing dari bulan Desember 2015 hingga Februari 2016 yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Dengan memperhatikan realisasi APBN hingga saat ini, penerbitan SBN khususnya di pasar domestik, bukan penyebab utama kekeringan likuiditas. Hal ini disebabkan sebagian besar dana hasil penerbitan SBN ini langsung dimanfaatkan untuk membiayai belanja pemerintah.
Hingga posisi akhir 5 Februari 2016, realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp164,9 triliun atau meningkat 27,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, disamping juga digunakan untuk membayar kewajiban utang jatuh tempo yang naik sebesar 90.8 persen dari Rp17,6 triliun pada tahun lalu mencapai Rp33,6 triliun pada minggu II bulan Februari tahun ini.
Adapun kondisi likuiditas di berbagai pasar keuangan hingga pertengahan Februari terjaga dengan baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikakor di bawah ini :
– Di pasar SBN, terjadi penurunan yield SBN tenor 10 tahun dari sekitar 9,18 persen pada akhir 2015 menjadi 7,97 persen pada pertengahan Februari. Selain itu, bid offer spread (bps) juga menurun dari sekitar 13,8 bps pada pertengahan tahun 2015 menjadi 7,9 bps pada pertengahan Februari.
– Di pasar uang antar bank, terjadi penurunan rate JIBOR overnight dari 7,59 persen pada akhir tahun 2015 menjadi 5,16 persen pada pertengahan Februari.
– Di pasar saham, terjadi kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 4.593 pada akhir 2015 menjadi 4.697 pada pertengahan Februari.
Pada minggu IV Desember 2015, sempat terjadi kenaikan suku bunga JIBOR ON yang cukup tajam, khususnya pada 29-30 Desember 2015 dari kisaran 5,7-5,8 persen menjadi 7-8,25 persen. Kenaikan suku bunga JIBOR ON tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas di pasar uang secara temporer yang terjadi seiring dengan upaya antisipasi bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas yang meningkat menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Namun, memasuki minggu I Januari 2016, suku bunga JIBOR ON kembali turun ke kisaran 5,7-5,8 persen. Hal ini mengindasikan bahwa situasi cenderung ketat di pasar uang antar bank bersifat sementara dengan waktu yang terbatas.
Pemenuhan target penerbitan SBN sebagai bagian dari pembiayaan utang yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, senantiasa dilakukan dengan mempertimbngkan berbagai hal termasuk kondisi likuiditas pasar keunagan.
Hal ini disebabkan SBN tidak hanya digunakan untuk membiayai defisit, tetapi juga digunakan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik, membrikan alternatif investasi bagi investor domestik dan memberikan acuan yield bagi sektor korporasi yang memerlukan pendanaan pasar keuangan.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2016, pemerintah melakukan percepatan belanja untuk pembangunan infrastruktur yang direncanakan dapat dimulai awal 2016. Pendanaan untuk membiayai percepatan belanja ini bersumber dari utang. Pemerintah telah menerapkan strategi front loading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan mempertimbngkan kondisi likuiditas di pasar keuangan domestik agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yaitu kekeiringan likuiditas.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pre-funding APBN 2016 dengan menerbitkan SBN pada akhir 2015 sebesar Rp63,5 triliun, yang berasal dari penerbitan SUN valas sebesar USD3,5 miliar atau Rp48,5 triliun dan private placement sebesar Rp15 triliun yang didominasi dari investor asing sebesar Rp14 triliun. Selanjutnya pemerintah secara reguler melakukan penerbitan SUN dan Sukuk di pasar domestik.(ts/okezone)
