Meski begitu, Luhut menegaskan jika pengembangan destinasi wisata tersebut tetap akan mempertimbangkan kelestarian alam, khususnya Komodo sendiri. Karenanya, ia menampik anggapan sejumlah kalangan yang menilai jika pembangunan Wisata Komodo ini tidak merawat habitat Komodo.
“Karena orang tidak suka atau terus terang saja, underestimate kepada kami. Waktu keputusan gubernur dikonsolidasikan itu dianggap kami malah tidak merawat, justru kami merawat maksudnya,” tuturnya.
Luhut juga menyarankan Gubernur NTT untuk menunjuk konsultan global yang memiliki pengalaman menata pariwisata premium untuk mengelola wisata Pulau Komodo. Nantinya, pemerintah akan menyediakan wisata premium di kawasan tersebut.
Saran saya Pak Gubernur, terserah siapa orang yang sudah ahli di dunia menata pariwisata premium seperti ini. Jadi bisa kelola Pulau Rinca, Pulau Komodo terserah saja, mungkin Pak Gubernur dan tim lebih tahu,” tuturnya.
Dalam pembangunan pariwisata Pulau Komodo, Kemenko Marves akan mengadakan rapat terpadu dengan KLHK, Kemenparekraf, pemerintah daerah dan otoritas Labuan Bajo.
“Kita duduk, kita rumuskan dan usulan perpres itu sekaligus kita revisinya. Saya minta dalam 2 minggu ini tolong temen-teman sekalian lihat Perpres, apalagi yang kita buat supaya cover semua. Supaya jangan dunia itu anggap kita itu kayak apa ya,” katanya. (*)
