Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso, menyebut kalau Menkumham Yasonna Laoly sebagai pejabat tinggi negara seharusnya turut bertanggungjawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Bukan justru sebaliknya memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontra produktif.
“Bukankah seorang menteri sehatusnya mengayomi msyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” kata dia.
Yasonna menurut Santoso seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian, apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal. Sejarah membuktikan, masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan ‘Peristiwa Tanjung Priok’.
“Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kedzaliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” kata Santoso.
Terkait masalah ini, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengundang Menteri Yasonna untuk datang berkunjung. Warga ingin ada dialog dengan politikus PDIP itu.
“Sekali lagi hari ini kami tidak ada dialog. Kami tetap berharap. Bahkan kami mengundang Pak menteri ngopi di Tanjung Priok. Kita pastikan bahwa Priok itu aman, Priok itu tidak kriminal,” ujarnya.
Menurut Kemal, pernyataan Yasonna sangat berdampak pada stigma publik terhadap wilayah serta warga Tanjung Priok. Maka itu, perlu adanya klarifikasi dan pembuktian langsung.
Tak hanya stigma, dampak negatif pernyataan Yasonna dinilai akan menghambat pertumbuhan sektor bisnis di Tanjung Priok. Stigma Priok sebagai kampung kriminal, kumuh dan miskin ini sangat tidak mendasar.
(Sumber: Viva)
