Bila Yusril benar-benar menelitik, ia yakin pasti akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
“Jadi, kenapa hanya Demokrat?” heran dia.
“Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat,” sambungnya.
Padahal sebagai advokat, sambungnya, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko.
“Tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan. Moeldoko bukan orang miskin,” tegasnya.
Ia juga meyakini, dengan apa yang dimiliki, Moeldoko sejatinya bisa membeli jasa advokat lainnya.
Karena itu Rachland meyakini, klaim netral yang disampaikan Yusrul itu hanya ucapan untuk menutupi bahwa sejatinya Yusril berpihak kepada Moeldoko.
“Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas,” tandasnya. (pojoksatu)
