“Sayangnya, beberapa kali rapat di Baleg tidak mencabut RUU itu. Saya mendengar kalangan Islam diprakarsai MUI dan ormas-ormas Islam akan menunggu kalau sampai RUU tidak dicabut itu adalah satu bukti bahwa ada sebuah pemaksaan,” tegasnya.
Pemaksaan ini, lanjut Din Syamsuddin, tidak lain karena ada sebuah perasaan dominan baik di eksekutif maupun legislatif.
“Ini mengulangi sejarah. Sejarah mengulangi dirinya sendiri,” ujarnya.
Dia mengimbau seluruh rakyat untuk sadar, jangan sekali-kali mengulangi sejarah 1948, 1965 yang sangat kelam bahkan hitam. Janganlah mencoba-coba lagi. Kalau tidak didengar, kelompok yang cinta Pancasila tidak akan membiarkan.
“Kalau ini terjadi, Indonesia yang besar dan majemuk akan berada pada situasi penuh perselisihan, persengketaan dan itu tidak baik karena akan mengulangi sejarah lagi,” ucapnya.
Din Syamsuddin mengatakan, masih ada waktu mengingat sejarah kelam pemberontakan PKI. Kalau sampai TVRI sebagai televisi pemerintah tidak mau memutar kembali film sejarah pemberontakan G30S/PKI dan tidak ada upaya pemerintah mengenang sejarah kelam itu, jadi pertanda nyata kebangkitan komunis.
Menurutnya, hal itu akan menimbulkan reaksi cukup besar. “Marilah kita kenang kembali sejarah kelam itu, katakanlan dengan dialog, sebuah kesadaran. Jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan eksekutif maupun legislatif kemudian bandel. Nah, ini yang tidak harus terjadi,” tandasnya. (*end)
