Eramuslim.com – Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (Ketum DN-PIM) Din Syamsuddin menunggu Presiden Joko Widodo menjelaskan soal pertemuannya dengan adik buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Sangkara Tjandra, di Papua Nugini pada 2015 silam.
Din mengatakan Jokowi perlu menjelaskan pertemuan itu, karena saat ini kasus Djoko Tjandra mencuat kembali dan menjadi polemik dalam beberapa pekan terakhir. Djoko Tjandra bisa bebas lalu lalang dan beraktivitas di Indonesia tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
“Presiden Jokowi harus hadir, kita menunggu pernyataan Presiden terhadap kasus ini. Kita menunggu penjelasan Presiden Jokowi yang tadi diberitakan pernah bertemu dengan adik Djoko Tjandra yang oleh sebagian ini pasti ada tali temali, Wallahualam,” kata Din dalam acara Sarasehan Kebangsaan yang mengangkat tema ‘Balada Joko Tjandra: Puncak Gunung Es Penegakan Hukum Indonesia’ yang berlangsung secara daring, Kamis (23/7).
Dia menyatakan kasus Djoko Tjandra menunjukkan kepada publik bahwa masalah besar bagi Indonesia adalah terkait kegagalan dan kebobrokan penegakan hukum.
Din menyebut bahwa permasalahan-permasalahan itu menunjukkan Indonesia menghadapi lingkaran setan, di mana kerusakan struktural terjadi di sejumlah institusi.
“Oleh karena itu, apa yang kita hadapi sebagai lingkaran setan, kerusakan struktural yang tidak hanya di satu institusi yang ada, tapi banyak institusi, sebagaimana kasus ini diisyaratkan melibatkan banyak pihak,” tutur Din.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun meminta agar seluruh permasalahan ini segera diatasi. Din meyakini masih banyak orang baik, bajik, dan bijak di dalam lingkaran yang kini mengalami kerusakan struktural tersebut.
Menurutnya, kerusakan dan kebobrokan dalam penegakan hukum yang meruntuhkan Indonesia tersebut menuntut kemauan politik atau political will yang disertai tingkah laku politik.
