“Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim,” sambungnya.
Habib Rizieq juga menuding pemerintah Indonesia mengintervensi Kerajaan Arab Saudi untuk mempersulit dirinya dan keluarga di Mekah.
“Alhamdulillah fakta dan kenyataannya selama ini pemerintah Saudi hanya terpaksa mencekal saya untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia-Saudi, sekaligus untuk memberi perlindungan keamanan kepada saya sekeluarga. Itulah sebabnya dalam surat cekal dari Kerajaan Saudi Arabia tertulis bahwa sebab pencekalan saya adalah alasan keamanan. Alasan keamanan, bukan pelanggaran peraturan atau kesalahan keimigrasian apalagi pelanggara perdata dan pidana di Saudi,” ujar Habib Rizieq.
“Itu pula sebabnya selama 2,5 tahun saya sekeluarga di Kota Suci Mekah Kerajaan Saudi tidak pernah mengganggu saya dan keluarga walaupun setahun terakhir status saya sudah dicekal dan overstay, alhamdulillah, 2,5 tahun lebih saya sekeluarga tingga di Kota Suci Mekah Almukarromah merasa sangat aman dan nyaman, serta amat tenang dan senang, bahkan penuh berkah sehingga hijrah kami ke Mekah bukan suatu kesusahan atau kesulitan,” sambungnya.
Habib Rizieq juga menuding pemerintah telah menyiapkan penangkapan atas dirinya jika nantinya bisa kembali ke Tanah Air. Menurutnya ini ada kaitannya dengan kasus penistaan agama yang menjerat eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
“Mereka hanya mau balas dendam atas lengser dan longsornya si penista agama yang didukung dan diidolakan rezim zalim saat pilkada Jakarta di tahun 2017. Namun jangan khawatir, Allah SWT akan membalas segala makar (rekayasa) musuh Islam,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi tudingan Habib Rizieq ini kepada pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Pihak Kemlu menyatakan tidak tahu apa yang dimaksud Habib Rizieq tersebut.
“Saya tidak tahu apa yang dimaksud Pak (Habib) Rizieq,” kata pelaksana tugas Jubir Kemlu Teuku Faizasyah saat dihubungi detikcom.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah bicara mengenai isu tentang kendala yang dihadapi Habib Rizieq untuk pulang ke Tanah Air. Wiranto menegaskan pemerintah tidak ada menangkal Habib Rizieq untuk pulang ke Indonesia.
Wiranto memastikan kepulangan Habib Rizieq terkendala karena masalah pribadi. Dia pun meminta Habib Rizieq untuk bertanggung jawab secara pribadi.
“Polemik mengenai Habib Rizieq, ini juga banyak jadi perbincangan di masyarakat dari sumber-sumber yang bermacam-macam. Tetapi dari hasil rapat tadi, sementara ini yang bersangkutan masih menghadapi problem pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu. Overstay. Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya itu,” kilah Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7//2019) lalu.
Wiranto secara tegas menampik isu tersebut. Dia menegaskan tidak ada intervensi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi Habib Rizieq di Saudi.
“Kalau ada berita berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada,” ujar Wiranto.
“Tapi sementara harus menyelesaikan dulu kewajibannya selama tinggal di sana yang dianggap melanggar aturan aturan di Arab Saudi. Jadi itu untuk masalah HRS,” imbuhnya. [ts]
