Eramuslim.com – Kritik banyak pihak atas kerja pemerintah dalam 100 hari bukan hanya tertuju kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Tapi juga pada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut dipertanyakan usahanya dalam mengelola perekonomian Indonesia.
Kritik semakin menjadi lantaran dalam acara laporan Bank Dunia di Energy Building, Jakarta, Kamis lalu (30/1), Menkeu berpredikat terbaik dunia ini mengeluh sakit perut mendengar janji-janji politik yang dilontarkan Joko Widodo-Maruf Amin saat kampanye.
Tidak dapat diingkari, kenyataan perekonomian saat ini menguatkan keluhan mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Yakni, banyaknya tagihan keuangan yang harus Sri Mulyani anggarkan dalam APBN, akibat janji-janji kampanye Jokowi-Maruf itu.
Pernyataan itu menjadi bukti bahwa secara tidak langsung Sri Mulyani mengakui tidak bisa keluar dari jeratan sistem ekonomi neo liberalisme (neolib) untuk mengelola keuangan domestik.
Artinya, besarnya belanja karena janji-janji bukan dalam rangka amanat konstitusi. Sedang rendahnya inflasi tidak membuat investasi asing langsung meroket.
Padahal, liberalisasi di sektor-sektor strategis sudah dilakukan, termasuk deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-JK sebelumnya. Tapi, semua itu tidak dipandang sebagai hamparan karpet merah bagi investor asing, alias belum menjadi “surga” bagi investasi asing langsung.
Begitulah konklusi yang disampaikan pengamat ekonomi politik dari Universitas Airlangga, Ichsanuddin Noorsy saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/1).
“Dia bilang sakit perut kok, berarti dia ngeluh. Ini persoalan sempitnya ruang fiskal beriring dengan besarnya bayar cicilan pokok utang dan bunganya. Dia tidak mampu keluar dari lingkaran setan perekonomian neo liberal,” ujar Ichsanuddin Noorsy.
