Eramuslim – Rencana Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan membentuk kementerian investasi, dan ekspor. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.
Ekonom senior dari Indef Fadhil Hasan menilai, langkah Jokowi itu kurang tepat. Sebab, pembentukan kementerian baru bukanlah jalan keluar yang tepat.
Pendekatannya itu jangan kemudian bentuk lembaga baru, menurut saya. Diperbaiki saja iklim investasinya, kata Fadli di Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Kemudian, memperbaiki regulasi agar iklim ekspor semakin menggeliat. Jadi gitu pendekatannya. Kalau semua masalah nanti dibikin lembaga baru ya engga efisien, ujar dia.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira sebelumnya bilang, rencana Presiden Jokowi pembentukan dua kementerian baru terkait jebloknya neraca perdagangan, bisa jadi mubadzir.
Kata dia, perlu kajian mendalam terkait wacana pembentukan kementerian khusus investasi dan kementerian khusus ekspor. Apakah kementerian atau lembaga yang sudah ada tidak efektif, atau memang perlu digenjot lagi tanpa perlu pembentukan kementerian baru.
“BKPM kan sudah ada untuk urusan investasi. Bisa jadi, selama ini, ego sektoral antar kementerian lembaga masih kuat. Atau antara pusat dan daerah masih terjadi. Sehingga izin investasi, misalnya, seringkali dikeluhkan. Saya kira, pembentukan kementerian baru bukanlah jawaban,” ujar Bhima.
Menurutnya, kementerian baru harus dikaji secara matang sebelum dilempar ke publik. “Usulan itu lebih baik dikaji matang sebelum dilempar ke publik. Jangan sampai semakin birokratis dan menyulitkan investor,” tutupnya.
