Lebih lanjut, Nomura dalam laporannya hari Jumat, menggarisbawahi penerapan pembatasan berskala besar oleh pemerintah Presiden Joko Widodo yang dimulai bulan April dan kemungkinan untuk jangka waktu yang lama. Namun, langkah itu dinilai telah terlambat.
“Kami pikir Indonesia adalah yang paling lambat dalam mengambil tindakan tegas dan oleh karena itu paling berisiko tertundanya penanggulangan wabah di dalam perbatasannya, dengan konsekuensi ekonomi negatif yang lebih besar,” demikian analisis Nomura yang dipimpin oleh Sonal Varma dalam laporannya, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (4/4/2020).
“Kekhawatiran yang segera adalah liburan mendatang, yang berisiko meningkatkan penularan karena lonjakan perjalanan domestik,” lanjut Nomura merujuk pada tradisi mudik Lebaran.
Presiden Jokowi telah menolak seruan lockdown untuk wilayah Indonesia, baik parsial maupun total. Pertimbangan presiden adalah lockdown akan melumpuhkan seluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi negara, dan imbasnya akan menyengsarakan rakyat terutama dari kalangan berpenghasilan rendah. Jokowi pernah menyinggung efek buruk lockdown, yakni lumpuhnya semua sektor kegiatan, termasuk aktivitas ekonomi dan transportasi.
Jokowi, yang pada hari Kamis mendesak orang-orang untuk menghindari perjalanan dan mempraktikkan social distancing untuk mencegah penyebaran virus, telah memerintahkan sejumlah langkah-langkah dukungan pendapatan bagi para penerima upah harian, pekerja sektor informal dan pedagang asongan.
Pemerintah juga telah berjanji untuk melakukan apa pun guna membatasi kerusakan pada ekonomi terbesar Asia Tenggara akibat pandemi COVID-19, dengan mengalokasikan anggaran Rp 405 triliun untuk mendukung sistem kesehatan dan ekonomi. Ini juga untuk sementara menghapus batas defisit anggaran 3 persen dari produk domestik bruto untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran.(sindo)
