eramuslim.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil dua menterinya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sejumlah pihak menduga pemanggilan itu adalah upaya Jokowi menghambat penggunaan hak angket kecurangan pemilu di DPR, dimana PKB berencana mengajukannya.
Menanggapi hal itu Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi angkat bicara.
“Begini, negara kita memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi negara maju,” ujar Budi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
“Jadi, upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan masyarakat kita, kita dukung penuh,” kata dia.
Namun, ia tak menjawab secara pasti ketika awak media menanyakan apakah pertemuan itu untuk menghambat dorongan penggunaan hak angket DPR RI.
Sebab, lima anggota dewan Fraksi PKB mulai menandatangani usulan hak angket agar bisa dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
“Kamu nanya, kamu sudah tahu jawabannya, sudah begitu saja lah,” kata dia.
Ia juga mempertanyakan sikap sejumlah partai politik (parpol) yang tetap ingin mendorong penggunaan hak angket.
Sebab, Budi mengaku sudah mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa mayoritas pelanggaran terjadi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 bukan pemilihan presiden (pilpres).
“Saya sudah berdiskusi dengan bawaslu ada 270 temuan kecurangan. Saya tanya, yang paling banyak mana, mereka bilang pemilu legislatif,” ucap dia.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tidak melihat pemanggilan dua menteri PKB ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda menggoda PKB agar tidak menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
