Dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan kota. Indonesia bukanlah negara yang berdasar satu agama, namun Indonesia juga bukan negara sekuler. Ketuhanan, selayaknya menjadi landasan kehidupan warga.
Prinsip ketuhanan ini kemudian harus diwujudkan pula dengan hadirnya rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi tidak dimanusiakan dalam kehidupannya.
Perjuangan selanjutnya adalah memperjuangkan persatuan dalam kehidupan kota, tak hanya merayakan keragaman. Ada sebuah pepatah Aceh yang bermakna, Cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub. Persatuan dan keguyuban ini yang harus terus kita perjuangkan, dimulai dari meruntuhkan sekat-sekat interaksi antar segmen masyarakatnya, terutama pemisahan ruang interaksi berdasar kemampuan ekonomi.
Dalam mewujudkan semua prinsip itu, dialog dan musyawarah harus diutamakan melalui mekanisme majelis-majelis perwakilan warga yang dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Musyawarah diutamakan untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman.Tuah sakato, kata orang Minang. Dalam kesepakatan berdasar musyawarah itu terkandung tuah kebermanfaatan.
Dan di ujungnya, namun menjadi yang terpenting, kita perjuangkan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Karena hadirnya keadilan sosial ini akan menjadi parameter utama terwujudnya semangat Pancasila di kota ini. Seluruh aspek dan alat pembangunan kota haruslah ditujukan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga. Termasuk APBD, jelas harus mencerminkan keberpihakan kepada mereka yang belum merasakan keadilan sosial.
