Banyak kalangan berpendapat bahwa utang negara yang menumpuk ini akan menjadi beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah selanjutnya.
Sehingga pemerintah saat ini harus memikirkan dengan baik cara membayarkan utang-utangnya jangan sampai membebani rakyat Indonesia.
“Presiden dan Menteri Keuangan bisa berganti tapi utang tetaplah harus dibayar oleh Rakyat Indonesia,” tegasnya.
Tak hanya itu, Legislator asal DKI Jakarta ini juga mengatakan, pemerintah bersama BPK dan BPKP serta KPK harus memeriksa potensi korupsi dalam pengelolaan utang negara.
“Seperti dugaan adanya calo utang menarik sejumlah fee tertentu pada setiap pinjaman. Spending Better yang menjadi tagline Kementerian Keuangan harus dibuktikan outcome-nya,” tandasnya. [Gelora]
