Dari hitungan Ubedilah, total APBD DKI saat ini sebesar Rp 87,95 triliun. Sehingga, realokasi bisa dilakukan dengan memangkas biaya perjalanan dinas, konsinyering, renovasi bangunan yang memakan sekitar 10 persen dari APBD. Sehingga, DKI Jakarta bisa menggelontorkan sekitar Rp 8,7 triliun.
Sehingga menurut Ubedilah, dana yang diambil tersebut tidak akan terlalu membebankan APBN dan APBD DKI Jakarta.
“Jadi tidak terlalu mengganggu APBN dan APBD DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta siap Rp 8,7 triliun, pemerintah pusat tinggal nambahin Rp 3,7 triliun. Sehingga cukup memenuhi Rp 12,4 triliun untuk kebutuhan lockdown Jakarta selama 14 hari,” tuturnya.
Dengan demikian sambung Ubedilah, skema anggaran tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah agar kepastian ekonomi Indonesia lebih jelas dibanding langkah yang saat ini yang dinilai tidak memberikan kepastian pagebluk Covid-19 di Indonesia.
“Jika nasehat para ilmuwan, para ahli medis, dan diingatkan kalkulasi ekonominya dengan jelas tetapi tidak didengar juga, maka hanya ada satu kesimpulan bahwa presiden bekerja mengabaikan pendekatan ilmu pengetahuan. Mengabaikan prinsip knowledge to policy,” pungkas Ubedilah.(rmol)
