PSI sendiri, dengan tegas mendukung pemerintah untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE).
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengatakan, revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita punya sekarang harus dipertahankan karena merupakan buah terbaik dari Reformasi 98,” ujar Tsamara.
Menurut, mahasiswa S2 Public Policy di New York University itu, revisi dilakukan untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat dan kritik, terutama di dunia maya.
Karena itu, kata Tamara, PSI mengingatkan pemerintah dan DPR agar bekerja keras membuat produk legislatif yang lebih bagus daripada UU ITE sekarang, yang merupakan inisiatif DPR periode 2004-2009. (fin).
