Persentase pengguna layanan publik yang mengaku harus menyuap pejabat di Indonesia mencapai 30 persen dari responden survei ini.
Polisi menjadi yang paling banyak memakan uang haram tersebut ketimbang pengadilan, urusan kependudukan, sekolah, utilitas, maupun rumah sakit.
Untuk kasus nepotisme, Indonesia berada di peringkat kedua setelah India. Peringkat ketiga diraih oleh Tiongkok.
36 persen responden di Indonesia mengaku harus punya kenalan saat mengakses layanan publik.
Pengadilan menjadi yang lebih parah ketimbang urusan kependudukan, polisi, utilitas, sekolah, dan rumah sakit.
Untuk kasus pemerkosaan aliasn pemerasan seksual, Indonesia menjadi yang terparah di Asia daripada Sri Lanka, Thailand, dan negara-negara lain.
18 persen responden mengaku mengalami pemerasan atau pelecehan seksual sebagai imbalan atas akses layanan publik yang mereka dapatkan.
Melihat situasi miris ini, Transparency International menyarankan pemerintah Indonesia melakukan beberapa pembenahan.
Pemerintah RI harus memberdayakan warga, terbuka, memperdalam integritas dalam proses demokrasi, mencegah suap-menyuap dan favoritisme, membuat perlindungan dari kleptokrasi, sadari adanya pemerasan seksual sebagai bentuk korupsi den memperkuat komisi antirasuah.***
