Mengokohkan Imperialisme
Pada tahun 2014, Ichsanudin Noorsy menyatakan bahwa dengan membuka peluang sebesar-besarnya terhadap asing Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darahnya kepada asing sehingga kapan saja bisa diambil. Investor asing akan leluasa menjarah kekayaan alam Indonesia secara legal. Sementara rakyat tak bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri. Rakyat tenggelam dalam kemiskinan, sementara kekayaan alamnya diusung keluar negeri.
Jelaslah bahwa pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi melalui visi ini. Jika liberalisasi ekonomi terus-menerus terjadi, kedaulatan negara akan tergadai. Rakyat akan menjadi budak di negeri sendiri. Hakikatnya, ini adalah penjajahan ekonomi. Namun melalui istilah manis investasi. Memang ada janji transfer teknologi pada setiap perjanjian investasi, namun nyatanya tak terealisasi hingga kini.
Ironisnya, pemerintah sibuk mengundang investasi asing sementara BUMN dan industri dalam negeri sedang bermasalah. Terhitung 24 perusahaan pelat merah merugi pada semester I/2017, lalu tahun 2018 maupun 2019. Kerugian 24 BUMN pada semester I/2017 saja sebesar Rp 5,852 triliun. Dalam catatan PB FEMMI, ke-24 BUMN yang mengalami kerugian tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), Perum PFN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia (Persero).
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), Perum Damri, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danareksa (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), dan PT Istaka Karya (Persero).
Seharusnya pemerintah menyibukkan diri untuk membenahi BUMN dan industri dalam negeri. Serta menguatkannya sehingga membawa keuntungan bagi rakyat. BUMN yang kuat akan menjadi pemimpin di negeri sendiri, atau bahkan di level regional dan internasional. Mengundang investasi asing seluas-luasnya berarti pemerintah lepas tangan dari pengurusan rakyat dan menyerahkannya pada swasta.
