Dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS bisa berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan warga kelas bawah.
Silaen menyarankan agar pemerintah mencari opsi lain. Seperti melakukan audit forensik terhadap semua tagihan yang timbul akibat perobatan rakyat tersebut.
“Apa sih penyebab utama terjadinya tagihan sampai sangat membengkak tersebut. Atau ada indikasi “mark up” atau tagihan “fiktif” (siluman)? Ini perlu ditelisik dengan baik dan mendalam. Jangan sampai anggaran negara dirampok dengan cara “legal”, ” tekannya.
Kepada Moeldoko, Silaen mengingatkan bahwa orang kaya di negeri ini jarang yang menggunakan BPJS. Sebab kebanyakan mereka memilih berobat ke luar negeri dengan alasan pelayanan yang lebih bagus.
Singkatnya, Silaen ingin mengingatkan bahwa biasa berobat memang mahal, tapi menjadi pertanyaan kemudian, siapa orang yang mau sakit? Rakyat miskin sekalipun andai punya uang pasti tidak mau.
“Kan tidak ada! Jadi kenapa Jenderal Moeldoko menanggapi hal-hal yang dia sendiri tidak kuasai. Malah menimbulkan sakit hati rakyat “jelata” yang langsung terkena dampak atas kenaikan iuran BPJS tersebut,” tegasnya.
Silaen meminta kepada Moeldoko untuk tidak lagi mengumbar komentar ke publik. Apalagi komentar yang tidak berhubungan dengan jabatannya sebagai KSP.
“Karena kasihan Presiden Joko Widodo (jokowi) selalu menjadi muara semua hal-hal negatif dari buruknya keadaan,” tutupnya. (Rmol)
