Eramuslim.com – Aksi penolakan terhadap revisi UU KPK yang dikhawatirkan bakal melemahkan lembaga pemberantasan korupsi terus bergelora. Sejumlah pihak melakukan kampanye melalui jejaring sosial seperti twitter.
Salah satu yang bergerilya di twitter adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI Raja Juli Antoni memposting sejumlah gambar kampanye menolak revisi UU KPK dengan tulisan warna-warni berbunyi ‘Gak Mau Pilih Lagi Partai yang Lemahkan KPK’, pada Senin (15/2/2016). #TolakRUUKPK jadi pesan penegasnya.
Hal ini adalah salah satu upaya kampanye menolak revisi UU KPK yang tengah bergulir di DPR. Memang kencangnya aspirasi masyarakat sudha mengubah sikap sejumlah parpol seperti PD yang kini sudah jelas menolak revisi UU KPK bersama Gerindra. Sementara sejumlah parpol lain masih mengambang, dan tentu saja PDIP dan Golkar masih gas pol untuk revisi UU KPK.
Raja memandang kampanye seperti ini harus terus digerakkan untuk memberi tahu wakil rakyat di DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat. Revisi UU KPK dinilai sarat kepentingan politisi tak antikorupsi.“Rencana revisi UU KPK ini sebenarnya akal-akalan para politisi yang tidak siap bersih. Misalkan ketika terjadi Abraham Samad dikriminalisasi, kemudian juga BW dikriminalisasi, banyak cerita KPK periode lalu buruk itu, hal ini semacam memberikan informasi kepada publik bahwa KPK buruk. Namun bahkan ketika baru yang dipilih oleh Komisi III yang berkomitmen pemberantasan korupsi rendah ternyata KPK juga menangkap anggota DPR. Jadi ini bukan KPK nya tapi memang politisi yang tak anti korupsi,” kata Raja saat berbincang dengan detikcom.
Sejumlah pasal di draft revisi UU KPK juga penuh kepentingan untuk membonsai KPK. Pembentukan dewan pengawas salah satunya, seolah ada pengambil keputusan lebih tinggi dari pimpinan KPK.
“Pembentukan dewan pengawas, kemudian penyadapan harus izin dewan pengawas. KPK ini kan kekuatan institusi yang lahir dari era reformasi itu kan karena buruknya korupsi selama ini, dan karena itu harus ada tindakan taktis untuk memberantas korupsi. Jadi kalau ada lagi lembaga yang lebih tinggi ini adalah akal-akalan membonsai peran KPK,” katanya.
Raja mengimbau masyarakat untuk mengikuti paripurna kelanjutan revisi UU KPK yang bakal digelar kamis besok. Kepada parpol yang mendorong revisi UU KPK, PSI mengingatkan suara rakyat akan meninggalkan mereka.
“Dalam konteks itu, paripurna hari Kamis adalah kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk mempelototi partai-partai di DPR mana yang pro penguatan KPK dan mana yang kontra. Dan pada 2019 nanti rakyat tak akan memilih parpol yang tidak pro pemberantasan korupsi,” pungkasnya.(ts/dtk)
