Hermawan mengatakan pemerintah seharusnya belajar dari negara-negara lain dalam menangani COVID-19 ini. Beberapa negara, kata Hermawan, sukses menekan bertambahnya angka kasus positif Corona.
“Saya melihat pemerintah ini tidak mengambil sikap yang secara bijak ya. Artinya, jangan melihat Italia, justru Italia itu terlambat. Kita jangan melihat terlambatnya Italia. Lihat dong yang dilakukan oleh China di Wuhan, bahkan yang dilakukan oleh India, Malaysia. Nah, dulu Singapura tidak menyebutnya lockdown, tetapi pembatasan ketat yang dilakukan Singapura melebihi lockdown yang cenderung longgar yang dilakukan Italia,” ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar perlu diterapkan. Kebijakan itu perlu disertai dengan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi,” demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).
“Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi.
Pihak Istana menjelaskan darurat sipil merupakan opsi terakhir yang akan diambil pemerintah. “Darurat sipil itu pilihan paling terakhir. Jika dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini menimbulkan pembangkangan atau terjadi kekacauan sosial, pilihan darurat sipil menjadi jalan,” kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro kepada wartawan. (dtk)
