“Justru harusnya pihak pemerintah mendukung ada pansus ini, supaya justru akan terungkap. Kalau pemerintah umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan? Kita bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, ndak ada urusan. Kita ingin uang rakyat ini ke mana, apa masalahnya, dan seterusnya,” ucap Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini seperti dikutip detik.com (15/01).
Tak mau kalah, Andre Rosiade menegaskan bahwa F PKS menyetujuia pembentukan Panja Jiwasraya di Komisi VI. “Pak @tifsembiring berikut saya sampaikan bahwa fraksi bapak menyetujui pembentukan Panja Jiwasraya di Komisi VI, silahkan cek rekamannya, hentikan pencitraan, rakyat butuh solusi, bukan pencitraan,” tulis Andre di akun @andre_rosiade.
“Di rapat Komisi VI diam. Di luar koar-koar pencitraan. Pemilu masih lama. Rakyat butuh solusi bukan Politisasi dan Pencitraan,” tambah @andre_rosiade.
Mantan jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi berkomentar soal perdebatan panja atau Pansus Jiwasraya. Menurut tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, pansus ataupun panja hanya buang-buang waktu. Adhie meminta DPR untuk mengusung Hak Angket meminta pertanggungjawaban pemerintah.
“Brow! Panja dan Pansus sudah gak penting dan buang-buang waktu. Pantau saja Kejagung yang sedang kerja keras mroses skandal gila ini. DPR tinggal siapkan HAK ANGKET untuk tanya Pemerintah mana tanggungjawabmu? Kecuali DPR milenial ini sudah pada jago dan paham sehingga gak perlu tanya siapa-siapa,” tegas Adhie di akun @AdhieMassardi.(itd)
