Sigit mengatakan aturan wajib tes PCR atau antigen ini secara ekonomi akan menambah cost perjalanan penumpang. Di sisi lain, juga akan berdampak pada kinerja sektor transportasi darat yang selama hampir dua tahun terpuruk akibat covid-19.
“Sudah banyak operator bus yang rugi bahkan terpaksa tutup karena pandemi. Sekarang covid sudah melandai, jangan mempersulit orang untuk bepergian. Bisa lebih banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, kerugian operator mencapai Rp15,9 triliun per bulan,” kata Sigit.
Berdasarkan data Kemenhub, untuk transportasi darat, kerugian operator bus, taxi dan truk di semester pertama 2020 mencapai Rp15,9 triliun per bulan atau sekitar Rp530 miliar per hari.
Jumlah itu terbagi dalam angkutan penumpang sebesar Rp 8,4 triliun dan angkutan logistik senilai Rp 7,4 triliun.
Untuk kemudahan penumpang transportasi darat, Sigit meminta Kemenhub memghapus semua aturan yang membebani penumpang khususnya tes PCR atau antigen.
Syarat perjalanan cukup dengan kartu vaksin. Sebagai skrining, kata Sigit, pemerintah bisa melakulan pemeriksaan random pada penumpang dan diberikan secara gratis.
“Yang terpenting adalah taat prokes. Dan tingkatkan vaksinasi covid. Percuma kalau sudah vaksin penuh tapi aturannya masih ribet dan mahal,” kata Sigit. (fin)
