Indikasi ke arah ini menurutnya sudah mulai terbaca dengan ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan. Termasuk pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antarlembaga terutama pemerintah dengan DPR, dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas.
Argumen tentang pemerataan pembangunan juga merupakan alasan yang sangat absurd. Sebab, kata Pangi, hal itu lebih ditentukan oleh politik anggaran di mana pemerintah tidak boleh hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja, tetapi memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah.
“Maka Jika rencana pemindahan ibu kota ini terburu-buru dan tapa kehati-hatian, percayalah, problem baru akan muncul di ibu kota negara yang baru,” tandasnya. [nn]
