Menurut Ujang, Partai Gerindra tetap menjaga kestabilan elektoral menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut dianggapnya justru tidak disenangi oleh partai-partai lainnya.
Apalagi Ujang melihat KPK sudah bukan lembaga independen. Sehingga aroma politis pun merebak di balik penangkapan Edhy.
“Politisnya bisa saja karena menyasar partai-partai yang dianggap tidak menghargai komitmen atau yang terkait Harun Masiku yang terkait tanda petik PDIP enggak selesai juga akhirnya disitu nilai politisnya.”
Sebelumnya, Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.
Suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan ‘Forwarder’ dan ditampung dalam satu rekening mencapai Rp 9,8 miliar.
“Apakah ada 40 persuahaan dengan total uang Rp 9,8 miliar atau beberapa perusahaan belum dapat disimpulkan tapi dari tahapan pemeriksaan saat ini didapat kesimpulan uang itu berasal dari berbagai perusahaan yang tidak terputus,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/11/2020). (*)
