Epidemolog Pandu Riono juga menilai komunikasi publik pemerintah sangat buruk, tidak saja terkait UU Cipta Kerja, tetapi juga penanganan pandemi Covid 19.
“Komunikasi Publik pemerintah sangat buruk sejak menjelang pandemi sampai saat ini. Itu dilakukan oleh pejabat publik, jubir presiden, jubir satgas, dsb. Isu seperti UU Cipta Kerja, Penanganan Pandemi, Vaksin Covid-19, dampak bisa protes, sampai ketidakpercayaan pada pemerintah yang dalam,” tulis Pandu Riono di akun @drpriono1.
Di sisi lain, Institut Ecosoc Rights (IER) menilai, penolakan terhadap UU Omnibus Law bukan karena komunikasi yang buruk, tetapi karena prosedur dan konten yang buruk.
“Penolakan terhadap UU Omnibus Cilaka bukan akibat komunikasi yang buruk melainkan karena prosedur yang busuk dan konten yang buruk,” tulis akun IER, @ecosocrights.
Aktivis NU Hariyanto A. Choliq melontarkan sindiran terkait pengakuan Moeldoko tersebut. “Untung yang Ngomong Kepala KSP Pak Moeldoko “Aman!, kalau saya yang ngomong habis dah!,” tulis Hari di akun @Cak_Hariy meretweet tulisan bertajuk “Kepala KSP Moeldoko : Komunikasi Publik Pemerintah Sangat Buruk ketika menggodok UU Cipta Kerja”.(itd)
