Eramuslim.com – Pasca pertemuan dengan sejumlah pejabat termasuk Presiden Jokowi, Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Takehiko Nakao menyanjung Indonesia. Apa maksud?Puja-puji yang dilontarkan Nakao, cukup lengkap. Intinya, dia menilai kebijakan pemerintah berhasil mengelola perekonomian dengan baik. Di mana, inflasi bisa terjaga rendah 4% pada Desember 2015, defisit fiskal bertahan di level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).
Demikian pula, defisit transaksi berjalan 2015 bisa turun ke 2,5% PDB. Bandingkan dengan 2014 yang setara dengan 3% PDB. Atas capaian ini, ADB memperkirakan, perekonomian Indonesia bakal melesat ke angka 5,3% pada 2016. Atau jauh meninggalkan pertumbuhan 4,8% di 2015. Bisa jadi, Nakao juga mengatakan tidak ada PHK seperti yang di muat di media, ekonomi telah meroket tinggi sekali hingga ke bulan, dan keadilan serta kemakmuran telah dinikmati seluruh bangsa Indonesia.
Nakao juga menyinggung soal keuangan dunia yang masih remuk redam ditambah lagi merosotnya harga komoditas, harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, reformasi ekonomi yang dijalankan Jokowi-JK melalui 10 paket kebijakan ekonomi, dinilai mampu meyakinkan pasar dan membuat Indonesia memasuki gerbang kemakmuran yang berkeadilan sosial.
“Sangat penting bagi Indonesia untuk terus melanjutkan dan memperkuat momentum reformasi, yang akan membantu mendiversifikasi ekonomi dan memungkinkan seluruh penduduk Indonesia menikmati manfaat dari potensi pertumbuhan ekonomi.” ujarnya.
Selain itu, Nakao menyambut baik, inisiatif pemerintah dengan mempermudah pembiayaan infrastruktur. Termasuk program suntikan modal pemerintah bagi badan usaha milik negara (BUMN).
Dan ini pernyataan Nakao yang paling penting bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
Menurut Nakao, BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, serta memperkuat ketahanan pangan. Termasuk program pembangunan pembangkit listrik 35 Gigawatt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik.
Di mata Nakao, Indonesia telah mengalami kemajuan sosial, ekonomi dan politik yang luar biasa.
Dalam hal ini, Nakao menegaskan komitmen ADB untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan mutu dan kemudahan akses pendidikan. Agar bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan.
“Melalui pinjaman berbasis kebijakan, ADB berfokus untuk menurunkan biaya dalam mengembangkan bisnis, yang menjadi kunci penciptaan lapangan kerja,” papar Nakao.
Selanjutnya, Nakao bilang, ADB berkomitmen untuk mengerek naik pinjaman untuk Indonesia. Selama 2010-2014, ADB menggelontorkan utang sebesar US$ 740 juta per tahun. Kini, bakal ditingkatkan plafonnya menjadi US$ 2 miliar per tahun. Artinya, bisa menjadi US$ 10 miliar dalam lima tahun yang setara dengan Rp 134 triliun (kurs Rp 13.400 per US$).
“ADB akan memperluas pinjaman kepada pemerintah Indonesia menjadi 2 miliar dolar AS (per tahun) dalam lima tahun ini. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pinjaman rata-rata 700 juta dolar AS. Untuk lima tahun ke depan total adalah 10 miliar dolar AS,” ujar.
Dengan naiknya jatah utang ADB ini, kata Nakao, bisa dimanfaatkan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial. Selain pinjaman untuk proyek, ADB juga menawarkan pinjaman berbasis kebijakan (policy-based loan) dan pinjaman berbasis hasil (result-based lending).
Pinjaman berbasis hasil, kata Nakao, merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai. Bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan.
Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar US$ 1,67 miliar kepada Indonesia. Termasuk di dalamnya, pinjaman program sebesar US$ 400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan, pinjaman program lainnya sebesar US$ 400 juta untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar US$ 600 juta untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.
Sedangkan dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan, dan pengendalian banjir.
Selain itu, kata Nakao, ADB siap membantu pemerintah Indonesia dalam COP21 dengan mendorong energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima US$ 32 miliar dalam bentuk pinjaman dengan atau tanpa jaminan negara, US$ 437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan US$ 430 juta dalam bentuk hibah.
ADB, yang berbasis di Manila, berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota, 48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Tapi, utang tetaplah utang yang harus di bayar.(ts/inilah)
