Eramuslim – Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie menilai pemerintah pasti sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan sehingga kukuh menginginkan hadirnya UU Cipta Kerja.
Jimly juga yakin pemerintah sudah mengantisipasi demonstrasi buruh dalam bentuk mogok nasional yang direncanakan berlangsung hingga 8 Oktober 2020.
Jimy sependapat bahwa aksi mogok nasional buruh bisa memperparah kondisi ekonomi yang sudah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Tetapi, lanjut Jimly, itu semua pasti sudah dipikirkan pemerintah. “Ya (ekonomi) semakin parah. Tetapi saya kira pemerintah mengambil sikap ini kan sudah dihitung, sekalian saja mumpung masih covid. Ini kan demonya tidak akan lama, karena semua orang butuh kerja,” kata Prof Jimly saat berbincang dengan jpnn.com, Rabu (6/10).
Dia menilai, dalam menghadirkan UU Cipta Kerja ini pemerintah melawan penolakan dari sebagian masyarakat, baik buruh, aktivis lingkungan maupun pegiat hak asasi manusia (HAM).
“Kehendak rakyat itu dilawan karena pemerintah tidak ada lagi keinginan untuk merebut simpati,” ucap ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Apalagi, kata tokoh asal Sumatera Selatan ini, survei menunjukkan simpati rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi.Walaupun survei itu bisa macam-macam metodenya. Namun setidaknya hasil survei bisa menjadi alat mengambil keputusan.
“Iya (bikin percaya diri). Jadi, mumpung lagi terpuruk, sekalian. Tetapi sesudahnya, diharapkan berguna UU ini,” tukas Prof Jimly.
