Diantaranya, perusahaan bisa menghindari peraturan pemerintah, pemerintah bisa dapat akses kepada kontrak dan izin karena pasti diutamakan, dan perusahaan bisa mempengaruhi prosess untuk membuat UU dan peraturan.
“Maksudnya ada risiko sekarang pemerintah bisa jadi alat elit bisnis,” katanya
Untuk itu, Ward menyampaikan ide yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko tersebut.
Yakni, integrasikan pilkada dengan pileg, electronik voting untuk menghindari saksi TPS yang mahal, melarang mahar politik, Bawaslu harus lebih tegas mengawasi serangan fajar, dan naikkan dana negara untuk partai politik.
“Supaya calon bupati tidak begitu tergantung orang bisnis kalau mau jadi bupati supaya orang biasa juga bisa jadi calon, dan supaya tidak harus ada hubungan antara transaksional diantara bisnis dan orang politik,” katanya.
“Usulan atau ide yang bisa dilaksanakan lewat proses reformasi sistem electoral, dan menurut saya itu sangat dibutuhkan untuk memang menghentikan keselingkuhan bisnis dan politik yang begitu kuat sekarang,” pungkasnya. (Rmol)
