Setidaknya Fadli Zon punya 4 alasan yang menguatkan argumen tersebut. Pertama, dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu dan MK semakin tereduksi independensinya.
“Allen Hicken, seorang profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, menyebut bahwa demokrasi Indonesia di era Presiden Jokowi telah mandek dan bahkan tergerus karena dua lembaga penting yang selama ini menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu KPK dan MK, telah dikooptasi,” tutur Fadli Zon.
Kedua, lanjutnya, terjadi penurunan sejumlah indikator vital dalam indeks demokrasi. Meskipun indeks demokrasi Indonesia secara agregat membaik, namun menurut BPS ada beberapa variabel vital skornya justru turun.
“Ketiga, kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan Presiden dan eksekutif. Bayangkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perppu, misalnya, Presiden bisa mengubah lebih dari lima undang-undang sekaligus” jelasnya.
Selain itu, hanya dengan satu draf RUU, kini Presiden bisa mengubah puluhan undang-undang sekaligus, seperti yang terjadi pada Omnibus Law Cipta Kerja.
Dan keempat, kian besarnya impunitas yang dimiliki Presiden. Amandemen UUD 1945 sebenarnya telah memberikan perlindungan sangat besar kepada Presiden.
“Kini, Presiden tak bisa lagi dengan mudah dijatuhkan DPR RI” tutur Fadli Zon. [Fajar]
