Eramuslim.com – Penolakan seragam baru hitam putih ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap hari Rabu tak hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Wali Kota Solo yang baru dilantik, FX Hadi Rudyatmo juga melakukan hal yang sama.
“Seragam PNS yang baku adalah seragam berwarna coklat. Sedangkan seragam putih hitam, sebaiknya diganti dengan baju batik,” ujar Rudy, usai pelantikan dirinya di Semarang, Rabu (17/2).
Rudy menjelaskan, keengganan menggunakan seragam ala Jokowi tersebut bukan berarti sebagai bentuk pembangkangan. Namun alangkah lebih baik jika 11 ribu PNS di Solo ini mengenakan batik.
“Batik sudah menjadi identitas Kota Solo, jadi alangkah lebih baiknya PNS menggunakan seragam batik,” tegasnya.Aturan tentang pemakaian seragam di lingkungan PNS tertuang dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 dan diterbitkan pada 22 Januari 2016 lalu. Namun aturan itu langsung ditolak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
VISI MISI
Terkait visi misi, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku belum bisa menjalankan programnya yang dia gemborkan saat kampanye. Dia mengatakan 6 bulan ke depan baru akan menjalankannya. Hal ini karena jika harus dilaksanakan saat ini akan menyalahi Undang-undang (UU).
“Saat ini APBD sudah disahkan jadi tinggal melanjutkan program yang telah diambil Plt wali kota sebelumnya,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan, salah satu program yang akan dilaksanakan adalah pengentasan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni. Program tersebut, kata dia, termasuk dalam 17 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
“Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat melantik 17 walikota/bupati se-Jawa Tengah tadi,” katanya.
Rudy kembali menegaskan, pada bulan ketujuh setelah dilantik nanti ia akan sampaikan ke masyarakat terkait visi misi yakni 3WMP (waras/sehat , wasis/berpendidikan, wareg/kenyang, mapan/sesuai aturan,papan/tempat tinggal).
Dia menjelaskan, program yang akan dilaksanakan difokuskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). “17 pekerjaan rumah yang dibebankan kepada kepala daerah tersebut bukan sesuatu yang ringan. Dengan semangat gotong royong semua bisa diselesaikan,” tandasnya.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, saat ini di Kota Solo terdapat 40 persen masyarakat yang rentan miskin. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata dia adalah masalah jaminan kesehatan. Pasalnya saat ini masih ada ribuan masyarakat Kota Solo pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) jenis silver tidak bisa lagi ditanggung sepenuhnya dari Pemkot Solo.(ts/mdk)
