Eramuslim.com – Pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal adanya pejabat di Kemenkeu yang terpapar radikalisme, memunculkan tanda tanya.
Sri Mulyani juga mengaku, mengurusi pejabat yang terpapar radikalisme lebih sulit ketimbang mengurus keuangan negara.
Sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut “di Kemenkeu banyak gerakan religius yang eksklusif”.
Musni mengaitkan pernyataan Sri Mulyani dengan sejumlah isu ekonomi RI yang terus merosot. Termasuk juga amburadulkan pengelolaan BUMN, salah satunya Jiwasraya.
“Kalau Kemenkeu terpapar radikalisme, Menkeu gagal bina pegawainya? Atau isu radikalisme sengaja dilempar ke publik supaya gaduh lupa kasus Jiwaraya, proyek fiktif di PUPR dan kemerosotan ekonomi,” tanya Musni di akun Twitter @musniumar.
Sedangkan penggagas gerakan “Manusia Merdeka”, Muhammad Said Didu mengaitkan pernyataan Sri Mulyani itu dengan pihak-pihak yang mempunyai agenda menjual isu radikalisme di Indonesia.
