eramuslim.com – Kebakaran Depo Pertamina Plumpang ikut menyerat nama Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia ikut disalahkan atas kebakaran yang menelan sekitar 17 korban jiwa.
Tetapi, pihak oposisi pemerintah menganggap pihak yang menyalahkan Anies atas peristiwa tersebut bertujuan untuk melindungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan petinggi Pertamina.
Anies dinilai dikambinghitamkan dalam peristiwa kebakaran tersebut dengan cara menyalahkan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB yang diberikan Anies pada warga Tanah Merah Plumpang.
Anies memberikan IMB kawasan pada warga Tanah Merah Plumpang, menjadi IMB pertama berbentuk kawasan. Mengenai disalahkannya Anies, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun tak sepakat.
Menurutnya, pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan tidak menyediakan tempat relokasi untuk warga Tanah Merah Plumpang.
“Sekarang pertanyaannya kenapa warga tinggal di sana? Karena tidak ada tempat lain. Pemerintah tidak melakukan relokasi. Pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Selasa (7/3/2023).
Seandainya warga memang tidak keberatan direlokasi tetapi pemerintah tidak melakukannya, maka gubernur mana pun bisa disalahkan, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang baru beberapa bulan menjabat.
“Seandainya memang mereka ingin direlokasi ya lakukan relokasi. Dan itu kepada siapa aja (disalahkan). Kalau misalnya dianggap berbahaya. Kepada Ahok iya. Kepada Anies iya. Kepada Presiden Jokowi iya. Kepada Budi Heru iya. Dia udah 4 bulan menjabat,” jelas Refly.
Tetapi, menurut pengamat politik ini, pihak yang paling utama harus disalahkan adalah Pertamina karena peristiwa utamanya adalah kebakaran yang terjadi di Pertamina.
“Dan yang paling utama kepada Pertamina harus menjadi trigger mechanism. Karena Pertamina lah yang bisa menjadi penyebab utamanya. Dan memang iya. Penyebab utamanya karena kebakaran,” ujar Refly.
[Sumber: Fajar]
