Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian menambahkan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.
“Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur,” ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (6/12).
Penerbitan buku putih tersebut lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan AS terhadap China sehingga di dalamnya lebih banyak berisi tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pengentasan kemiskinan. [Suara]
