“Dengan kata lain, Jenderal (purn) Moeldoko tidak memegang etika itu ketika mengkudeta AHY putra dari SBY yang mengangkatnya menjadi Panglima TNI,” sambungnya.
Ditambahkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) itu, berdasarkan kriteria orang yang mengajak GN untuk mengkudeta AHY, menjadi bukti adanya kekuatan besar di luar internal PD yang ingin mengambil alih Demokrat dari SBY.
“Saya menduga sangat mungkin istana terlibat, apalagi kriteria orang tersebut sepertinya cocok dengan Moeldoko,” imbuhnya.
Menurut Gde Siriana, GN seperti ingin mengingatkan kembali prajurit TNI aktif maupun yang purnabhakti. Bahwa etika Budhi Bhakti Wira Utama adalah nilai moral dan spiritual yang terus kuat melekat dalam jiwa untuk implementasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Dalam konteks inilah, terkait menghadapi kudeta PD dan berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini, SBY akan menjadi teman seperjuangan GN. Dan ini juga menginspirasi para prajurit dan purnawirawan TNI lainnya untuk memegang teguh kode etik ini,” pungkasnya.
Dalam wawancaranya dengan TVOne, Senin (8/3), Gatot Nurmantyo menolak diajak seseorang yang disebutnya berasal dari Partai Demokrat untuk mengkudeta AHY. Karena sebagai prajurit ia harus menjaga etika Budhi Bhakti Wira Utama.
Dituturkan GN, orang yang mengajaknya tersebut diakuinya sangat berpengaruh, tidak aktif dan tidak dipecat oleh Demokrat. Gatot pun memastikan orang tersebut hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang. []
