Ia mencurigai banyak penyelenggara yang tak netral dan kerap mengatur perolehan suara untuk pihak-pihak tertentu.
Ketidaknetralan penyelenggara pemilu tersebut, kata dia, telah dibuktikan dalam gugatan sengketa pemilu 2019 yang dibawa calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, kata dia, bukti-bukti itu tak digubris sama sekali oleh MK.
Melihat sejumlah masalah itu, Tommy berharap dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terulang kembali dalam pemilu selanjutnya. Ia pun merasa heran seharusnya gelaran pemilu pasca-reformasi lebih baik dan demokratis bukan malah mengkhawatirkan.
“Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tapi malah penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan,” kata Tommy. (*)
