Eramuslim.com – Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengkritik wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di penjara.
“Ini adalah semacam penyelundupan, semacam ‘merampok di saat suasana bencana’ kira-kira begitu. Dia masuk, menyelinap di tengah-tengah kepentingan yang berbahaya,” kata Isnur dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020).
Isnur mengatakan, usulan Yasonna yang akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.
Landasan berpikir yang dimaksud Isnur yakni penempatan tindak pidana kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai hukuman lebih berat dari tindak pidana umum lain.
Apabila revisi PP tersebut disetujui, menurut Isnur, tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya.
“Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya,” ujar Isnur.
