Oleh M. Rizal Fadillah , Pemerhati Politik dan Kebangsaan
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara memiliki tiga pertanyaan mendasar yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah “membuang” uang membangun Ibu Kota Negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada Kota atau Kabupaten yang potensial untuk dikembangkan. Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal?
Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan Ibu Kota Negara hanya ajang mainan kelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan UU seperti maling yang takut ketahuan cukup membuktikan bahwa memang telah terjadi konspirasi brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya.
Ibu Kota Baru itu bernama Nusantara, nama yang tidak kreatif dan inovatif. Bukan tidak bagus maknanya tetapi tidak bernuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara. Gedung DPR, lagu Koes Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa-sentris jika dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Majapahit.
Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit. Disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CC PKI ini nama lamanya Achmad Aidit yang masa kecil atau mudanya khatam Qur’an dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik berganti nama dengan nama baru Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurangnya sepengetahuan dari Partai Komunis China.
Rakyat bertanya siapa “penghuni” Ibu Kota Negara baru nantinya. Di samping eksodus pegawai pemerintahan pusat tentu juga banyak “penduduk baru”. Pebisnis atau konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di “kota baru” itu. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Pintu “impor” terbuka dan diaspora paling masif biasanya berasal dari daratan China.
Akankah Ibu Kota Negara baru ini menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah “bukan melayu” ? Inilah tantangan baru atau mungkin disain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat.
