Konferensi Gaza di Iran: Referendum, Solusi untuk Masalah Palestina

Konferensi Gaza yang berlangsung di kota Teheran berakhir hari Kamis kemarin. Seluruh peserta konferensi yang terdiri dari para politisi, pakar hukum, ulama menyatakan dukungan penuh atas perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel.

"Semua kelompok di Palestina selayaknya melakukan strategi perlawanan untuk melawan Israel dan mendapatkan dukungan dari seluruh dunia Islam," demikian pernyataan final konferensi yang berlangsung selama dua hari itu.

Konferensi bertema "Palestine: Manifestation of Resistance, Gaza: Victim of Crimes" juga menyerukan pencabutan blokade Israel di Gaza dan dukungan atas rekonstruksi di Gaza.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara Parlemen Iran Ali Larijani dalam pidatonya mengecam sikap negara-negara Barat yang masih berpihak pada kepentingan Zionis Israel dalam memberikan bantuan pada Gaza. Ia juga menegaskan bahwa Israel adalah dalang dari semua aksi-aksi kekerasan di Palestina dan Israel tidak memenuhi kewajibannya dalam setiap negosiasi perdamaian.

"AS dan Israel tidak dlam posisi untuk mau berdialog dengan pihak-pihak lain," kritik Larijani.

Ia juga mengatakan bahwa seluruh peserta konferensi mengusulkan solusi demokratis bagi masalah Palestina, yaitu referendum dimana seluruh rakyat Palestina termasuk Yahudi, Muslim dan Kristen berpartisipasi untuk memilih pemerintahan yang demokratis melalui referendum tersebut.

Konferensi Gaza di Teheran yang membahas kejahatan perang Israel dalam agresi brutalnya di Gaza bulan Januari kemarin juga dihadiri oleh wakil dari Hamas, Fatah dan Jihad Islam.

Bantahan Interpol

Pada saat yang sama Interpol mengeluarkan pernyataan berisi bantahan organisasi itu telah mengeluarkan daftar nama orang-orang Israel yang dianggap sebagai penjahat dan harus ditangkap. Interpol juga membantah bahwa Iran telah meminta Interpol untuk mengeluarkan "surat penangkapan" terhadap sejumlah pejabat pemerintah dan pejabat militer Israel.

"Interpol tidak pernah diminta oleh Iran untuk mengeluarkan apa yang disebut ‘Red Notices’. Interpol juga tidak pernah mengeluarkan peringatan itu atas nama Iran kepada 187 neagra anggotanya, terkait orang-orang yang dinyatakan sebagai buronan maupun perintah penangkapan terhadap para pejabat senior Israel," demikian pernyataan yang dirilis Interpol.

Namun, Jaksa Agung Iran Saeed Mortazavi dalam pernyataannya hari Kamis kemarin mengatakan, selain meminta organisasi Internasional Criminal Police untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap 15 pejabat Israel yang dianggap telah melakukan kejahatan perang, Iran berencana meminta Interpol mengeluarkan ‘Red Notices’ terhadap lebih dari 100 orang Israel yang dianggap ikut terlibat dalam operasi "Cast Lead". Diantara daftar nama orang Israel tersebut terdapat nama Perdana Menteri Ehud Olmert, Menteri Pertahanan Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni. (ln/prtv)