“Kepala staf, eselon militer, dan kepala GSS (general security service) meninjau pencapaian besar Israel dalam kampanye di hadapan para menteri, beberapa di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya. Eselon politik menekankan bahwa kenyataan di lapangan akan menentukan kelanjutan kampanye,” lanjut pemerintah penjajah Israel.
Seorang pejabat Hamas, Ali Barakeh, mengatakan kepada The Associated Press bahwa gencatan senjata adalah “kemenangan bagi rakyat Palestina” dan kekalahan Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu.
Tak lama setelah perjanjian gencatan senjata diumumkan, sirene serangan udara terdengar di wilayah Palestina yang dijajah Israel, menandakan lebih banyak tembakan roket yang masuk.
Gencatan senjata terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan tekanan diplomatik pada Israel untuk mengakhiri pertempuran, mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia mengharapkan “de-eskalasi” yang cepat.
“Kedua pemimpin telah membahas secara rinci tentang keadaan peristiwa di Gaza, kemajuan Israel dalam menurunkan kemampuan Hamas, dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung oleh pemerintah wilayah dan Amerika Serikat,” klaim Gedung Putih dalam menyampaikan hasil pembicaraan telepon kedua pemimpin tersebut. Itu merupakan panggilan telepon yang keempat dalam seminggu.
“Presiden menyampaikan kepada Perdana Menteri bahwa dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini di jalan menuju gencatan senjata.”
Pesan itu secara mencolok menunjukkan perubahan sikap Biden, yang sebelumnya menekankan hak Israel untuk membela diri.
Netanyahu sebelumnya menolak seruan untuk menghentikan serangan.
“Saya sangat menghargai dukungan dari teman kita, Presiden AS Joe Biden, atas hak negara Israel untuk membela diri,” sesumbar Netanyahu.
Sebelumnya hari ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyerukan kedua pihak untuk menghentikan kekerasan, menggambarkan Gaza sebagai “neraka di bumi”.
“Permusuhan telah menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur sipil penting di Gaza, termasuk jalan dan jalur listrik, yang berkontribusi pada keadaan darurat kemanusiaan,” kata Guterres.
“Bahkan perang memiliki aturan. Pertama dan terpenting, warga sipil harus dilindungi,” ujarnya.
“Serangan sembarangan, dan serangan terhadap warga sipil dan properti sipil, adalah pelanggaran hukum perang. Begitu pula serangan terhadap tujuan militer yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil secara tidak proporsional dan cedera pada warga sipil,” paparnya.[em]
