Upaya delegitimasi itu, kata Refly Harun, tampak ketika pemerintah provinsi DKI Jakarta tiba-tiba mesra dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
“Ini kan terlihat sepertinya kemudian penguasa hari ini memenangkan Pilkada DKI tanpa pemilihan. Kira-kira begitu. Sayangnya, peraturan terkait penjabat kepala daerah justru di-endorse oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, semakin menujukkan bahwa DPR juga milik pemerintah,” tandasnya. (Sumber: wartaekonomi)
