Negara-negara anggota kemudian membentuk Dewan Liga. Setiap anggota memiliki satu hak suara dalam dewan tersebut, sehingga keputusan dewan hanya mengikat pada negara-negara yang telah memilih.
Pada tahun-tahun awal, Liga Arab fokus pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Pada 1959, liga ini mengadakan kongres minyak bumi Arab pertama dan pada 1964 mendirikan Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization (ALECSO).
Pada 1964, Liga Arab meningkatkan status PLO dari pengamat ke perwakilan Palestina, meski sempat ada keberatan dari Yordania. Palestina kemudian mendapatkan keanggotaan penuh Liga Arab pada 1976.
Di bawah kepemimpinan sekretaris jenderal ketiga Mahmoud Riad (1972-1979), aktivitas politik di organisasi itu meningkat. Liga Arab kemudian dilemahkan oleh perselisihan internal terhadap isu-isu politik, terutama yang menyangkut Israel dan Palestina.
Di tahun 1979, tepatnya tanggal 26 Maret, Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Kebijakan yang menyebabkan keanggotaan Kairo ditangguhkan, termasuk memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunis. Mesir kembali menjadi anggota Liga Arab pada 1989 dan markas liga kembali ke Kairo pada 1990.
Invasi Irak ke Kuwait pada 1990 telah menyebabkan keretakan yang mendalam di dalam liga. Apalagi ada keterlibatan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), atas permintaan Arab Saudi untuk menyingkirkan Kuwait di Irak.
Liga Arab dipaksa beradaptasi dengan perubahan mendadak di dunia Arab ketika protes massal yang dikenal dengan Arab Spring pecah di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada akhir 2010 dan awal 2011. Pada Maret 2011, Liga Arab memberikan suara untuk mendukung zona larangan terbang di atas Libya. Hal itu dilakukan guna melindungi pemberontak dari serangan udara pasukan loyalis rezim pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi.
