Pekan ini merupakan sinyalemen yang paling kuat adanya keretakan sekretariat gabungan atau Setgab Koalisi partai-partai pendukung SBY. Keretakan itu setidaknya terbaca dari ungkapan atau lebih tepatnya ancaman dari wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq terhadap Setgab.
Mahfudz mengatakan, jika Setgab tidak mengubah pola komunikasinya yang lebih kepada sosialisasi kebijakan pemerintah daripada penggodokan kebijakan, maka PKS akan mengajak partai-partai lain anggota koalisi seperti PPP, PAN, PKB, untuk bergabung dalam koalisi tengah untuk kemudian bergabung dengan PDIP.
Ancaman ini tentu mendapat reaksi keras dari pihak Demokrat yang menjadi pimpinan koalisi. Menurut salah seorang petinggi Demokrat, Syarif Hasan, ancaman PKS terhadap Setgab sebenarnya menunjukkan ketidakberesan di internal PKS sendiri. Karena menurut Syarif, Presiden PKS, Luthfi Hasan, seperti yang terungkap dalam pernyataannya selalu komit terhadap Setgab.
Hasan menambahkan, kalau Presidennya menyatakan komit tapi anak buahnya tidak, itu menunjukkan ketidakberesan di internal PKS sendiri. Jawaban keras lain juga muncul dari wakil Sekjen Demokrat. Menurutnya, kalau PKS sudah tidak cocok lagi dengan Setgab, silakan keluar saja dari Setgab.
Pertanyaannya, benarkah kritik dan ancaman PKS yang dialamatkan ke Setgab memang benar-benar ditujukan untuk perbaikan Setgab yang selama ini memang berlangsung tidak mulus. Atau, itu hanya sebagai alat tawar PKS untuk keamanan posisi kabinet di KIB II.
Pertanyaan itu muncul setidaknya karena dua alasan. Pertama, kondisi dinamika Setgab sejak awal memang berpotensi memunculkan ketidakberesan. Terutama ketika posisi ketua harian dipegang oleh Golkar yang bukan berasal dari partai koalisi SBY. Tapi, lebih karena bargaining di tengah jalan. Jadi, wajar-wajar saja kalau konflik antar partai koalisi di Setgab bisa pecah. Dan itu sudah berlangsung sejak Setgab dibentuk.
Kedua, beredar kabar bahwa satu dari empat menteri PKS ada kemungkinan akan diambil oleh Golkar. Dan kabar ini memang sudah berlangsung lama sejak Setgab dibentuk. Sebagian kalangan menilai, ancaman PKS terhadap Setgab tidak lebih dari tawar menawar PKS untuk menyelamatkan empat posisi menterinya.
Ancaman untuk gabung dengan PDIP pun sebenarnya bukan perkara mudah. Ada dua alasan bahwa koalisi PKS dengan PDIP sebuah perkara luar biasa. Pertama, PDIP sudah mensyaratkan bahwa koalisi harus murni di satu kaki.
Artinya, jika PKS mau koalisi dengan PDIP, maka PKS harus keluar dari koalisi dengan SBY. Dan itu berarti melepas seluruh posisi menteri di kabinet SBY.
Ini merupakan pilihan berat. Bagaimana mungkin sebuah strategi jika memang untuk menyelamatkan satu menteri, tapi harus berakhir dengan kehilangan empat menteri.
Kedua, koalisi PKS dengan PDIP masih merupakan jalan yang tabu jika dilihat dari garis ideologi PKS yang masih menjual simbolisme Islam bisa dibilang sangat berseberangan dengan ideologi PDIP yang sangat liberal. Jika ini diproyeksikan untuk pertarungan 2014, maka PKS akan ditinggal konstituennya. Dengan kata lain, koalisi PKS PDIP, lebih menguntungkan PDIP yang akan menyerap massa PKS daripada sebaliknya.
Lalu, benarkah kalau ancaman PKS ini lebih menunjukkan adanya konflik PKS dengan kondisi internalnya seperti yang diungkapkan Sekjen Demokrat, Syarif Hasan?
Ungkapan ini selain sebagai serangan balik, boleh jadi sebagai sinyalemen adanya konflik di internal PKS antara kubu parlemen dengan yang ada di kabinet. Sekadar untuk mengingatkan apa yang pernah diungkapkan menteri Kominfo, Tifatul Sembiring beberapa bulan lalu. Bahwa, ada yang celamitan di internal PKS yang ada di parlemen.
Benarkah? Semoga kondisi buruk di tubuh Setgab koalisi ini menjadi pelajaran berharga buat partai-partai Islam untuk lebih mengendepankan perjuangan ideologis demi kemaslahatan dakwah ketimbang meraih rente-rente koalisi. mh
