Eramuslim – Deklarasi Istanbul menjadi titik balik bagi perjuangan Palestina dan pukulan strategis bagi keputusan Presiden Donald Trump atas deklarasi Al Quds Ibukota Zionis Israel. Pemikiran ini disampaikan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menanggapi pengakuan serempak anggota OKI terhadap negara Palestina pada hari Rabu (14/12) kemarin.
Dikutip dari Anadolu Agency, deklarasi terakhir Presiden Turki Erdogan dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, mengakui Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan keputusan Trump, “ ujar Nihad Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga pemikir di Ibu Kota AS, Washington.
Diketahui bahwa OKI mengeluarkan sebuah deklarasi pada hari Rabu untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
“Deklarasi Istanbul” yang dijuluki “Freedom for Jerusalem” dikeluarkan pada hari Rabu malam setelah sebuah pertemuan puncak yang luar biasa diadakan di Istanbul, Turki.“
Deklarasi OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara,” Awad menyatakan, berharap bahwa masyarakat internasional akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni Eropa untuk peran yang lebih konstruktif dan jelas dalam menengahi proses perdamaian dari AS.
Menyoroti panggilan presiden Recep Tayyip Erdogan di Yerusalem (Baitul Maqdis), Awad menyatakan bahwa masyarakat internasional akan mengikuti seruan Erdogan dan ini akan mendorong kekuatan lain seperti Rusia dan China melawan keputusan AS.
Berbicara pada KTT tersebut pada hari Rabu, Presiden Turki Tayyip Erdogan meminta kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan mengatakan bahwa AS harus membalikkan keputusannya yang “mengerikan dan provokatif”.
Awad mengatakan bahwa AS tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel, sebaliknya, pihaknya telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai pemerintah Israel dengan miliaran dolar.
Mengingat bahwa Yerusalem (Baitul Maqdis) damai di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah (Ottoman) selama 400 tahun di masa lalu, pakar dan analis berita utama, Martin Sieff, yang berbicara di panel yang sama, mengatakan bahwa pertemuan di Istanbul memiliki kepentingan terbesar dan dapat menyebabkan perkembangan baru di negara tersebut.
