Didukung AS, Mahmud Abbas Ancam Bekukan Pemerintahan Hamas

Presiden Palestina Mahmud Abbas mengancam tidak akan melanjutkan negosiasi tentang pembentukan pemerintahan Palestina bersatu dan memberikan waktu dua minggu pada Hamas untuk menentukan sikap.

Jika tidak tercapai kesepakatan, kata Abbas, pimpinan Palestina akan memutuskan langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk mengeluarkan Palestina dari krisis.

Abbas menyatakan, dirinya sependapat dengan Menlu AS Condoleezza Rice bahwa siapapun yang memegang tampuk pemerintahan di Palestina harus menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai terdahulu dan menghormati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dunia internasional.

"Hari ini kami mengatakan, bahwa setiap pemerintahan yang terbentuk harus secara penuh berkomitmen pada seluruh rakyat Palestina, Arab dan legalitas inetrnasional serta secara penuh menghormati semua kesepakatan yang telah ditandatangani oleh otoritas Palestina dan PLO," kata Abbas didampingi Rice yang berkunjung ke Ramallah, Rabu (4/10).

Ditanya tentang kemungkinan dilakukannya percepatan pemilu, Abbas menyatakan bahwa semua kemungkinan bisa saja terjadi kecuali perang sipil yang harus dihindari oleh semua pihak.

Sebelumnya, Abbas memberi ultimatum pada Hamas untuk menentukan sikap apakah menerima atau menolak kerangka politik pembentukan pemerintahan bersatu dalam waktu dua minggu ini.

"Untuk saat ini, tidak ada dialog. Kesepakatan yang dicapai pada 11 September, batal. Saya sudah mengatakan bahwa kesepakatan itu sudah tidak berlaku lagi dan kita perlu memulai kembali dari awal," kata Abbas

Lebih lanjut Abbas mengatakan, dalam dua minggu ini ia akan bekerja ‘dengan serius’ untuk terciptanya ‘pemerintahan baru’, semua kemungkinan masih terbuka dan ia tidak segan-segan untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam waktu dua minggu itu.

Berdasarkan konstitusi Palestina, seorang presiden dapat mendeklarasikan situasi darurat dan menunjuk pemerintahan darurat selama satu bulan tanpa persetujuan parlemen, yang saat ini didominasi Hamas.

"Dialog tidak bisa dilakukan terus tanpa batas waktu. Krisis harus diakhiri secepatnya dengan membentuk pemerintahan baru. Saya harap ini akan terjadi secepat mungkin karena rakyat kita sudah menderita selama tujuh bulan dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi," sambung Abbas.

Rice Puji Abbas

Menlu AS Condoleezza Rice menghujani Abbas dengan pujian atas langkah-langkah yang telah dilakukannya.

"Karena dia adalah pemimpin yang dihormati rakyat, dia akan melanjutkannya dengan-bukan hanya memberikan perhatian pada komunitas internasional-tapi juga melakukan langkah yang intensif guna memecahkan kebuntuan yang ada dan saya pikir kami akan membuat langkah maju," kata Rice.

Rice tiba di Ramallah setelah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari generasi muda Fatah serta anggota parlemen Palestina yang independen di kantor konsulat AS di Al-Quds, Yerusalem Timur.

Rice mengatakan, ia dan Abbas juga telah membahas cara-cara untuk memfasilitasi negosiasi antara Israel dan Palestina, terkait masalah upaya pengembangan ekonomi Palestina seperti pergerakan warga Palestina dan cara mengakhiri kekerasan.

Lewat dukungan AS, Presiden Mahmud Abbas seperti di atas angin. Pernyataan seorang diplomat Israel pada harian Israel Haaretz, edisi Minggu (1/10) terbukti, bahwa dalam ‘tur’ ke Timur Tengah-nya, Rice akan membahas sejumlah ‘cara’ AS untuk melemahkan pemerintahan Hamas dan memberi dukungan kekuatan pada Abbas.

Cara-cara AS itu, selain memberikan dukungan pada Abbas dengan memperkuat rejim kepresidenan dan angkatan bersenjata yang loyal pada Abbas, juga memberikan dukungan ekonomi.

Mencium gelagat AS itu, PM Palestina Ismail Haniyah menuding Washington ingin membentuk Timur Tengah sesuai dengan keinginan AS.

"Pemerintah AS hanya ingin mengubah bentuk Timur Tengah dan wilayah Palestina untuk memenuhi agenda AS dan Israel," kata Haniyah. (ln/iol)